Jasa Pengurusan Legalitas Perusahaan

Mendirikan badan usaha merupakan langkah awal yang krusial dalam menjalankan bisnis secara legal. Flowdi Consulting menyediakan jasa pengurusan legalitas perusahaan untuk pendirian CV, pendirian PT, maupun pendirian Firma agar seluruh rangkaian proses berjalan lancar, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kami mendampingi Anda mulai dari penyusunan akta, pengesahan Kemenkumham, hingga penerbitan dokumen resmi. Dengan layanan jasa pengurusan legalitas perusahaan yang kami tawarkan, Anda dapat memulai usaha dengan kepastian hukum yang kokoh tanpa harus repot mengurus detail administratif yang rumit.

Perizinan dan identitas usaha merupakan syarat utama agar bisnis Anda diakui secara hukum. Mulai dari NIB, NPWP Badan, hingga izin lokasi dan lingkungan, semuanya perlu dimiliki agar usaha berjalan tanpa hambatan. Kami hadir dengan jasa pengurusan legalitas perusahaan yang lengkap dan terpercaya.

Dengan dokumen legal yang lengkap, bisnis Anda akan lebih dipercaya oleh mitra, lembaga keuangan, hingga pelanggan. Serahkan kepada tim ahli kami dalam jasa pengurusan legalitas perusahaan untuk memastikan usaha Anda siap berkembang secara legal dan profesional.

• OSS (oss.go.id)

  Pendaftaran NIB, Izin Usaha, Perizinan berbasis risiko

  Layanan pendampingan pengurusan legalitas operasional dasar bagi pelaku usaha (UMKM maupun Non-UMKM) guna memperoleh Nomor Induk Berusaha serta sertifikasi standar yang disesuaikan dengan tingkat risiko aktivitas bisnis.

• AHU Online (ahu.go.id)

  Pendaftaran nama, pengesahan Akta Pendirian PT/CV

  Layanan formalisasi dan validasi hukum korporasi, mencakup pengecekan ketersediaan nama perusahaan, pemesanan nama, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan usaha atau badan hukum dari Kemenkumham.

• DJP Online (pajak.go.id)

  Pendaftaran NPWP, aktivasi PKP, pelaporan pajak

  Layanan manajemen kepatuhan fiskal korporasi, mencakup pengurusan administrasi perpajakan awal, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penyiapan e-faktur, hingga asistensi penyusunan dan pelaporan SPT Masa serta SPT Tahunan badan usaha.

• SIKP OJK (sikp.ojk.go.id)

  Akses KUR (Kredit Usaha Rakyat)

  Layanan fasilitasi pemenuhan kualifikasi data pelaku usaha pada Sistem Informasi Kredit Program guna mempermudah verifikasi kelayakan perbankan dalam memperoleh dukungan pembiayaan modal kerja dengan penjaminan program pemerintah.

• BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)

  Jaminan sosial tenaga kerja, klaim pensiun dan kecelakaan

  Layanan pengelolaan perlindungan risiko sosial ekonomi ketenagakerjaan, mencakup pendaftaran kepesertaan perusahaan, pemenuhan program jaminan (JKK, JKM, JHT, JP), serta pendampingan administrasi pelaporan upah karyawan secara berkala.

• BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id)

  Jaminan kesehatan karyawan

  Layanan integrasi dan pengurusan jaminan proteksi kesehatan kolektif bagi pekerja beserta keluarga, memfasilitasi proses pendaftaran badan usaha pada portal EDABU, pemutakhiran data kepesertaan, hingga rekonsiliasi iuran bulanan.

• Kemnaker (kemnaker.go.id)

  Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP), Peraturan Perusahaan

  Layanan pemenuhan regulasi ketenagakerjaan formal, meliputi asistensi pelaporan data ketenagakerjaan daring secara periodik, serta penyusunan dan pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) guna memitigasi risiko perselisihan hubungan industrial.

• BPJPH (halal.go.id)

  Sertifikasi Halal

  Layanan pengurusan dan pemenuhan standar kepatuhan produk halal, mencakup kesiapan sistem jaminan produk halal (SJPH), registrasi akun SIHALAL, koordinasi pemeriksaan bersama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga penerbitan sertifikat resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

• BPOM (pom.go.id)

  Registrasi izin edar makanan, obat, suplemen, kosmetik

  Layanan pemenuhan standar keamanan dan mutu komoditas produk hilir, memfasilitasi audit standardisasi fasilitas produksi (pemberian rekomendasi PSB), pendaftaran akun e-registration, evaluasi formula serta penandaan, hingga penerbitan kode izin edar resmi (MD/TR/NA).

• SNI (bsn.go.id)

  Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)

  Layanan standardisasi dan peningkatan daya saing komoditas industri melalui pemenuhan parameter teknis yang berlaku secara nasional, mencakup pendampingan skema sertifikasi produk, pengujian laboratorium terakreditasi, hingga pengurusan sertifikat SPPT SNI.

• Kemenhub (dephub.go.id)

  Perizinan transportasi & logistik

  Layanan pemenuhan legalitas armada dan operasional distribusi, mencakup pengurusan izin usaha jasa pengurusan transportasi (SIUJPT), standar keselamatan angkutan barang, serta sertifikasi pemenuhan kelaikan teknis kendaraan komersial.

• ESDM (esdm.go.id)

  Regulasi & perizinan sektor energi & pertambangan

  Layanan sertifikasi kelayakan dan perizinan komoditas ekstraktif maupun ketenagalistrikan, memfasilitasi pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemenuhan aspek jaminan reklamasi, hingga sertifikasi laik operasi (SLO) instalasi energi.

• BKPM (bkpm.go.id)

  Regulasi & izin investasi dalam negeri & asing

  Layanan pemenuhan kepatuhan tata kelola penanaman modal, memfasilitasi pelaporan Lembar Kerja Penanaman Modal (LKPM) secara berkala, pengurusan fasilitas insentif fiskal, serta pemenuhan komitmen khusus bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN).

• Portal HKI (dgip.go.id)

  Informasi umum tentang HKI, Hak Merek, Hak Paten, Hak Cipta, dan Desain Industri serta pemantauan status permohonan, pendaftaran, dan pengecekan.

  Layanan proteksi aset tidak berwujud korporasi guna menghindari risiko plagiarisme dan sengketa komersial, mencakup penelusuran (pembatasan) potensi kesamaan substansi aset, pendaftaran Hak Merek, pencatatan Hak Cipta, hingga pemeliharaan berkala portofolio kekayaan intelektual.